Keadilan Restoratif Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan (Bullying) di Media Elektronik

Kasus anak sebagai pelaku perundungan di media elektronik, dimana ada peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat(3) UU ITE tentang penghinaan yang merupakan dasar pertanggungjawaban kepada pelaku perundungan di media elektronik, tindak pidana ini merupakan delik aduan, jadi harus ada pelapor terdahulu. Berbeda penanganannya jika anak yang melakukan tindak pidana, ada peraturan khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam peraturan tersebut, anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun penjara, maka penyelesaian bisa melalui keadilan restoratif, pelaku anak perundungan dimedia elektronik diancam dalam UU ITE yaitu 4 tahun penjara, sehingga anak pelaku perundungan di media elektronik dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif dengan proses diversi. Penyesuaian antara undang-undang dan fakta dalam lapangan, dimana anak pelaku perundungan dapat diberikan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana aturan dalam UU No.11/2012. UU No.11/2012 menganut prinsip perlindungan anak, dimana pelaku anak dihindarkan dari perampasan kemerdekaan dan pidana penjara. Penelitian ini juga mewawancarai KPAI untuk mendapatkan informasi mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan. Hasil dari wawancara menyatakan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana, hukuman pidana penjara tidak bisa di berikan langsung kepada anak, penjatuhan hukuman kepada anak dibawah ancaman 7 tahun, akan mencoba diselesaikan melalui keadilan retoratif, anak sebagai pelaku tindak pidana itu harus juga dilihat sebagai korban, korban dari lingkungan terdekat atau dari media. Pelaku anak dalam penanganannya juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak