Pemalsuan Identitas Yang Dijadikan Alasan Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Timbulnya hubungan hukum salah satunya adalah perkawinan. Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang ini berlaku untuk semua warga Negara Indonesia terkait dengan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan sah apabila dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Pada umumnya perkawinan dibentuk atas dasar kepercayaan dalam membina rumah tangga bersama. Namun yang terjadi di masyarakat tidak semuanya memenuhi dasar dalam membina rumah tangga. Jika tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan dan syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas salah satu pihak, serta akibat hukum terhadap harta bersama dari pembatalan perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti. Hasil dari penelitian ini adalah pemalsuan identitas bisa dijadikan alasan dalam pembatalan perkawinan. Akibat hukum terhadap harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan karena adanya pemalsuan identitas yang menimbulkan tidak adanya itikad baik dan karena adanya perkawinan terdahulu maka tidak akan ada pembagian harta bersam