Tinjauan hukum tentang pembagian harta gonogini menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan

Dengan kasus yang penulis angkat tentang pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian, kasus pembagian harta bersama ini terjadi karena adanya ketidak puasan dengan salah satu pihak yang bernama Cencen kurniawan ia merasa tidak adil dalam pembagian harta bersama tersebut. Dalam hal ini pihak lawan adalah mantan istrinya sendiri yang bernama Rina Nurjaya yang memegang harta harta tersebut hampir semua bagian dari pihak mantan suaminya yang meliputi barang yang bergerak, maupun yang tak bergerak seperti, Tanah seluas 5.500m2 dan sebuah mobil X-TRL 2,5 nomor polisi DK 1793 IW dan mesin kopi (coffe). Akan tetapi dalam pradilan perdata tersebut telah putus di Pengadilan Negeri Denpasar yang belum berkekuatan hukum tetap, harta yang sebutkan diatas adalah bawaan milik pihak Rina Nurjaya dengan pertimbangan hakim harta tersebut bukanlah harta perolehan perkawinan melainkan harta bawaan milik Rina Nurjaya yang di dapat dari orang tua Rina Nurjaya dalam bentuk sebuah saham PT. Kuta Seavieu Cottage. Dalam hal ini penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa atas sengketa pembagian harta gono-gini dalam putusan nomor 2484 K/Pdt/2015. Dengan ini penulis bertujuan Untuk mengetahui hukum pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tentang perkawinan pasal 35 harta benda dalam perkawinan dan Penelitian ini untuk mengetahui memahami dan menganalisis kedudukan hukum (legal standing) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947. Dengan cerita singkat diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa Harta Bersama merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama Perkawinan antara suami dan istri, jika suami istri berpisah karena perceraian maka harta tersebut harus dibagi ½ (seperdua) bagian untuk suami, ½ (seperdua) bagian untuk istri, lain dengan harta bawaan yang dikumpulkan sebelum perkawinan dilangsungkan maka harta tersebut menjadi hak secara penuh dalam pengelolaan harta dikumpulkan sebelum perkawinan