Surat Pernyataan Perlepasan Hak Sebagai Bukti Peralihan Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 941K/PDT/2018)

Dalam undang undang Ketenenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama pada umumnya sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) harus melalui tahapan sebagai berikut: Teguran lisan/tertulis, Surat Peringatan Tertulis I, Surat Peringatan Tertulis II, Surat Peringatan Tertulis III, Skorsing (pembebasan tugas sementara waktu) lalu tindakan Pemutusan hubungan kerja setelah ada putusan dari Pengadilan hubungn Industrial (PHI). Namun pada prakteknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa melalui prosedur yang diatur dalam PKB dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 merupakan kejadian yang sering terjadi, salah satu permasalahnya terletak pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai acuan penyelesaian perselisihan PHK yang justru memberikan kemudahan dalam melakukan proses PHK. Pada karya tulis ini, peneliti hendak membahas mengenai kedudukan hukum perjanjian kerja bersama dalam pemutusan hubungan kerja dari perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis norma hukum ketenagakerjaan dan putusan pengadila