Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada perkara penyebaran tindak pidana Kesusilaan (Studi Kasus Pengadilan Tinggi DKI Nomor 189/pid.sus/2017/PT.DKI)

Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah Undang-Undang ITE itu sendiri. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Kesimpulan Penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 189/pid.sus/2017/PT.DKI sudah tepat karena telah memenuhi asas pidana Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) namun tidak memenuhi Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex prior) karena masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (ITE) dimana pada masa itu sudah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik