Pembatalan Putusan Arbitrase Pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (Studi Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), salah satunya badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata tetapi tidak melalui jalur pengadilan pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Permasalahan mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst dalam membatalkan Putusan Arbitrase dan akibat hukum pembatalan putusan arbitrase dalam menyelesaikan perkara wanprestasi perjanjian kerjasama pengelolaan hutan tanaman industri dalam Studi Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/ Arb/2016/PN.Jkt.Pst. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst dalam membatalkan Putusan Arbitrase, menyatakan bahwa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungalit & Rekan atas Properti milik PT. PML tidak diketemukan satu bagian yang menyatakan bahwa PT. PML mengalami kerugian sebesar Rp. 30.526.068.000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) adalah tidak benar, akan tetapi nilai sebesar Rp. 30.526.068.000,- tersebut jelas dikatakan merupakan perkiraan biaya membangun baru pada saat tanggal penilaian yaitu tanggal 1 Oktober 2015. Akibat hukum pembatalan putusan arbitrase dalam menyelesaikan perkara wanprestasi perjanjian kerjasama pengelolaan hutan tanaman Industri pada Studi Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst, adalah putusan arbitrase tidak final dan mengikat bagi para pihak, batalnya perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak Termohon dalam perjanjian kerjasama, larangan terhadap Termohon untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain selain Pemohon dalam memanfaatkan/mengelola lahan dan sejenisnya pada areal/lahan Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan Termohon sebesar Rp.15.263.034.000,00 (lima belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon serta pembayaran denda atau Uang Paksa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Termoho