Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Menurut Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga

Penelitian yuridis normatif ini bersifat deskriptif, menganalisis suatu peraturan hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang Bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga menurut PERMENAKER No.2 Tahun 2015 yang bertujuan untuk mengetahui tentang: Dalam penelitian digunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dengan berbagai perangkat hukum, terutama Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta menggunakan sampel dan wawancara untuk hasil penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalan dalam skripsi ini. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga telah dijawab oleh pemerintah dengan adanya PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna (majikan) dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain di wilayah dimana PRT akan bekerja, dan dalam perjanjian kerja tersebut dijelaskan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya regulasi perlindungan pekerja rumah tangga. Temuan dari skripsi ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga harus diatur dalam undang-undang khusus dan harus direalisasikan. Pertama, keberadaan undangundang tentang pekerja rumah tangga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sebagai titik tolak bagi pemerintah untuk secara bertahap merubah status hukum Pekerja Rumah Tangga (sebagai pekerja non formal) menjadi pekerja formal. Pergeseran ini penting karena itu berdampak positif pada nilai ekonomi mereka