Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015)

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan terjadinya intimidasi dalam surat pengunduran diri yang dibuat oleh pekerja dengan cara dipaksa untuk melakukan permohonan pengunduran diri jika ingin diberikan hak upahnya. Penulis mempunyai dua tujuan dalam penulisan karya ilmiah, Pertama, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja perempuan yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang didapat menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kedua, Untuk Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu kasus Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian Ini adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi Penelitian Deskriptif Analisis, Sumber data yang digunakan berupa bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan bahan hukum tersier. dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015 terjadi pemutusan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan atas pengunduruan diri yang dilakukan oleh pekerja/buruh dengan suatu tindakan pemaksaan atau intimidasi oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh maka pemutusan hubungan kerja itu termasuk kedalam PHK yang dilakukan oleh perusahaan bukan PHK oleh pekerja/buruh itu sendiri