Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Dalam prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan dilaksanakannya perjanjian kerja secara lisan. Pada prakteknya perjanjian kerja secara lisan tidak memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum bagi para pekerja yang diperjakan, hal ini dikarenakan tidak ada kepastian terhadap hal-hal yang diperjanjikan. Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016, hakim tidak mengabulkan permohonan terkait gugatan upah skorsing yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja yang dipekerjakan secara lisan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Kesimpulan Penelitian ini terjadi ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebabkan Perlindungan hukum terhadap pekerja yang melakukan hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan tidak menjamin perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian