Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Secara Bersama-Sama (Putusan Perkara Nomor 1467/Pid.B120171 PN.Jkt.Sel)

Penipuan dan penggelapan memiliki pengertian yang beda-beda, motivasinya samasama ingin memiliki benda (barang) milik orang lain dan atau badan hukum baik sebagian maupun seluruhnya, namun secara melawan hukum. Dalam penipuan benda dimiliki secara melawan hukum, sedangkan dalam penggelapan upaya memiliki dilakukan melalui suatu dasar perbuatan yang sah. Permasalahan dalam skripsi ini rnengenai penerapan hukum tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan KUHP dan putusan perkara Nomor 1467/Pid.B120 17IPN .Jkt.Sel sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP. Skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang penerapan hukum tindak pidana penipuan didasarkan pada ketentuan Pasal 378 KUHP, sementara tindak pidana penggelapan didasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP. Dalam putusan Nomor 14671Pid.B/20 17/PN. Jkt.Sel menyatakan terhadap terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (I) ke-l KUHP, sementara penulis tidak sependapat dikarenakan mobil pick up yang telah dimiliki/dikuasai terdakwa (DPO) telah diberikan saksi korban berdasarkan sewa menyewa mobil dan tidak melawan hukum, maka perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah tindak pidana penggelapan secara bersama-sama berdasarkan ketentuan Pasal372 Pasal55 ayat (1) ke-I KUHP