Penyelesaian perkara wanprestasi atas pembiayaan dengan jaminan fidusia dan implikasinya terhadap lembaga pembiayaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi no. 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan penafsiran mengenai Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dimana frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia”. Putusan ini MK ini sangat menarik diteliti karena dapat membawa implikasi terhadap lembaga pembiayaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi law in action. Peneliti menggunakan teknik analisis interaktif model dengan mereduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan penguatan dari perjanjian pembiayaan dan eksekusi langsung jaminan fidusia yang telah lama dilakukan oleh PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Sukoharjo. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019 adalah turunya penjualan produk pembiayaan jaminan fidusia dan meningkatnya jumlah debitur yang melakukan wanprestasi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 bukanlah faktor utama penurunan penjualan roduk pembiayaan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Sukoharjo. Sehingga terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019 tidak berpengaruh besar terhadap keberlangsungan lembaga pembiayaan