ANALISA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN KHAZANAH HUKUM ISLAM

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan prilaku koruptif yang dilakukan oleh kader partai politik, yang kemudian sudah seharusnya partai politik dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat di mintai pertanggungjawaban untuk selanjutnya dapat diberikan sanksi berat berupa pencabutan ijin dari partai politik atau pembubaran partai politik tersebut. Hal tersebut bertujuan agar dapat menanggulangi prilaku koruptif serta memberikan rasa tanggungjawab dan takut kepada pengurus partai supaya jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi, kemudian apabila ditemukan partai politik yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi agar dikemudian hari tidak melakukannya kembali Untuk itu partai politik harus bisa dimintai pertanggungjawaban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisa tindak pidana korupsi terhadap pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ? Bagaimana analisa tindak pidana korupsi terhadap pembubaran partai politik dalam khazanah hukum islam ? Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau disebut juga dengan library research. Sumber data diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal, website dan literature lainnya. Teknik pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan dokumentasi data literatur. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang pertama partai politik yang secara sah/menyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepala negara dalam hal ini adalah presiden layak untuk diajukan pembubaran ke mahkamah konstitusi. Yang kedua adalah dalam pandangan khazanah hukum islam pembubaran partai politik perlu dilakukan demi kemaslahatan umat, hal tersebut tentu bertujuan apabila partai politik yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut dapat merugikan orang banyak. Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pembubaran Partai Politik, Ketatanegaraa