PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENCATATAN KELAHIRAN DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN FIQH SIYASAH. (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

Pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran termasuk dalam pengakuan negara terhadap anak demi memberikan perlindungan dari penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak serta untuk akses pendidikan. Di Kabupaten Tulungagung pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran masih terdapat masyarakat yang tidak mencatatakan kelahirannya dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kelahiran yang masih kurang. Maka penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran di lokasi Penelitian yaitu di Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependududkan dan Fiqh Siyasah Peneliti merumuskan beberapa permasalalahan mengenai pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan fiqh siyasah idariyah, sebagai berikut: (1) Bagaimaana pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran di Kabupaten Tulungagung. (2) Bagaimaana pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran di Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam Undang�Undang Administrasi Kependudukan. (3) Bagaimaana pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran di Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam fiqh siyasah Idariyah. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Pada teknik analisis data, penulis menggunakan reduksi data dan analisis data. Sementara pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan perpanjangan keabsahan data, triagulasi dan pendiskusian teman seangakatan. Sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu: (1) Pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran di Kabupaten Tulungagung belum terpenuhi, karena masih ada masyarakat yang belum mencatatkan kalahiran karena kurangnya pemahaman. (2) Pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran di Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. (3) Pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran di Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan konsep kajian fiqh siyasah idariyah