Literasi Demokrasi Pilkada Di Masa Pandemi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan dua kali perubahan Peraturan KPU (PKPU) mengenai regulasi Pilkada di masa Pandemi. Selain PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan di Tengah Bencana Nonalam Covid-19, kini yang terbaru adalah PKPU No.13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam sejumlah PKPU tahun 2020 ini secara eksplisit banyak dimunculkan selain “protokol demokrasi” juga “protokol kesehatan” secara simultan. PKPU ini barangkali menjadi jawaban atas ragam polemik yang sebelumnya banyak muncul terkait pelaksanaan Pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19. Banyak kalangan, termasuk dan terutama Ormas besar vi Literasi Demokrasi: PILKADA DI MASA PANDEMI seperti NU dan Muhammadiyah serta organisasi masyarakat sipil lainnya mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda. Alasan utamanya adalah pertimbangan kemanusiaan, yakni kesehatan dan keselamatan warga. Para pengusul mengingatkan pemerintah bahwa bagaimana pun urusan ke - manusiaan dan keselamatan masyarakat pada masa pandemi ini harus dijadikan prioritas utam