Perbarengan dalam Penadahan Hasil Usaha Perkebunan ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Perkebunan sebagai salah satu andalan dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, mengingat Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Perkebunan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yakni Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Skripsi ini membahas tentang tindak pidana penadahan hasil perkebunan yang disertai perbarengan (samenlop).Hal ini bisa terjadi di masyarakat oleh siapa saja, dimana satu orang melakukan tindak pidana yang kemudian akibat hukumnya melanggar 2 atau lebih ketentuan Perundang- Undangan. Tindak pidana di bidang hasil Perkebunan sudah banyak terjadi, dan diperlukannya aturan yang tegas dan penerapan aturan Perundang-Undangan agar memberikan kepastian kepada setiap orang, sehingga dapat dicapai tujuan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Dalam kasus ini seorang pelaku berinisial US telah melakukan tindak pidana penadahan hasil perkebunan yakni kelapa sawit, maka dari itu, US melanggar 2 ketentuan Perundang-Undangan diantaranya Pasal 480 KUHP dan Pasal 78 jo Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tentang Perkebunan sehingga munculah pertanggung jawaban pidana bagi US