Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku usaha Pabrik Tahu yang Menggunakan Sampah Plastik Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penelitian hukum ini dibuat berdasarkan kasus pencemaran dioksin akibat kawasan pabrik tahu berbahan bakar sampah plastik di Desa Tropodo, Krian, Jawa Timur. Kegiatan pembakaran sampah plastik pabrik untuk bahan bakar pabrik tahu yang diperkirakan telah terjadi selama dua puluh tahun tersebut telah menyebabkan pencemaran dioksin yang diamati melalui sampel telur ayam mengandung dioksin dengan kadar tertinggi kedua di Asia yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar kawasan pabrik tahu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan pelaku usaha pabrik tahu tersebut. Penulis juga ingin mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam kasus pencemaran limbah B3 dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 berupa dioksin. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode yuridis normatif, dengan cara melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah, pelaku usaha pabrik tahu yang mencemari lingkungan dapat dimintai ganti rugi akibat dampak negatif dioksin bagi kesehatan warga setempat, serta kegagalan pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebabkan terjadinya kasus pencemaran dioksin akibat pabrik tahu berbahan bakar sampah plastik di Desa Tropodo tersebut