Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Yang Tidak Dapat Dikuasai

Pelaksanaan lelang merupakan lelang non eksekusi sukarela dengan membuat akta otentik berdasarkan undang-undang di wilayah kerjanya. Akta risalah lelang memuat segala hal mengenai proses lelang dari awal hingga akhir, jika debitur cidera janji pemegang hak tanggungan dapat langsung minta Kantor Lelang Negara untuk melakukan pelelangan umum objek hak tanggungan yang bersangkutan. Tata cara ini mudah, murah dan singkat merupakan kelebihan pelaksanaan lelang eksekusi tanpa proses penetapan pengadilan, meskipun melalui penetapan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yang kuat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undagn (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (conceptual approach) sertipikat hak atas tanah dalam status lelang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan tidak mempunyai kekuatan hukum ditinjau dari teori kepastian hukum, karena sertipikat hanya memberikan perlindungan kepada pendaftar yang beritikad baik. Terkait perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dalam hal ini Alvian Laismana yang tidak segera dapat menempati bidang tanah objek lelang karena terlambat mendaftarkan di Kantor Pertanahan, dan ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar di Bangkinang menerbitkan sertipikat atas nama orang lain, mendapatkan perlindungan hukum. Tindakan Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat tersebut telah melanggar AUPB yakni asas kecermatan. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang tidak dapat memiliki objek lelang, bahwa pemenang lelang sebagai pembeli beritikad baik