Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah Akibat Pembatalan Hak Tanggungan oleh Pengadilan

Penelitian membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Akibat Pembatalan Hak Tanggungan Oleh Pengadilan, dengan pertimbangan Bank Syariah telah memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara bank dengan peminjam atau nasabah dalam rangka kegiatan usaha, pemberian pembiayaan oleh Bank Syariah disertai perjanjian tambahan (accesoir) yaitu perjanjian penjaminan. Jaminan yang diberikan oleh nasabah berupa hak atas tanah yang dijaminkan menggunakan hak tanggungan, terhadapnya diajukan pembatalan oleh pihak lain yang merasa dirugikan yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan atas dasar cidera janji (wanprestasi) yang berujung pembatalan sertipikat hak atas tanah dan/atau pembebanan hak. Penelitian membahas perlindungan hukum bagi Bank Syariah serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah untuk mendapatkan pengembalian pembiayaan yang telah diberikan. Metode yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: dibatalkannya hak tanggungan oleh Pengadilan tidak menyebabkan berakhirnya kewajiban nasabah untuk tetap memenuhinya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pembiayaan. Bentuk perlindungan hukum bagi Bank Syariah menggunakan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga segala hak kebendaan yang dimiliki nasabah dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban yang dimilikinya terhadap Bank Syariah. Upaya hukum yang dapat ditempuh Bank Syariah sebagai pemegang hak tanggungan adalah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama serta melalui jalur non litigasi yaitu mediasi, ajudikasi dan arbitras