Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam Perspektif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik SKMHT dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur penerima kredit usaha rakyat wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan: pertama, Karakteristik Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) sebagai bentuk perjanjian kuasa ialah salah satu sarana yang memiliki dasar hukum dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan perjanjian kredit para pihak, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian kredit yang diikat dengan Hak Tanggungan wajib dilakukan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Kedua, Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal menangani debitur penerima kredit usaha rakyat wanprestasi adalah melalui proses non litigasi, dan melalui proses litigas