Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Menerapkan Pemberitahuan pada Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisa apakah perjanjian asuransi dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atas ketidaktahuan Tertanggung dalam melakukan kewajiban pemberitahuan serta apakah batal dalam perjanjian asuransi berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tetap memberikan perlindungan hukum bagi Tertanggung. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjadi salahsatu syarat sah perjanjian asuransi selain yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat pemberitahuan dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut memiliki suatu kekhususan yang apabila tidak dilaksanakan oleh Tertanggung akan berakibat batalnya perjanjian asuransi. Kebatalan dalam Pasal 251 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang adalah null and void atau batal demi hukum, artinya perjanjian atau perikatan dianggap tidak pernah ada dari awal. Dalam perjanjian asuransi laut tidak hanya berkaitan dengan Penanggung dan Tertanggung saja, namun juga terdapat pihak ekspedisi yang ikut menentukan tanggal keberangkatan dan mencarikan kapal yang akan mengangkut barang Tertanggung yang telah diasuransikan kepada Penanggung. Suatu permasalahan timbul ketika pihak ekspedisi melakukan perubahan terhadap informasi keberangkatan tanpa memberitahukan kepada Tertanggung, sehingga Tertanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagan