Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Teori Kemanfaatan Hukum

Dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari korban kekerasan seksual yang sangat menyeluruh, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mampu memenuhi Hak Korban Kekerasan Seksual dengan ditinjau dari teori kemanfaatan hukum. Selain itu yang ingin diketahui dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan teori kemanfaatan hukum. Dengan menggunakan teori kemanfaatan hukum sebagai alat untuk menganalisis penelitian ini, maka dapat ditarik sebauha kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mencerminkan teori kemanfaatan dan memberikan dampak yang baik bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kurang efektif dan belum ideal untuk memberikan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang berada diluar wilayah jangkauan Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba