Realitas Penurunan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Pajak 2014 : Sebuah Fenomenologi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab wajib pajak tidak taat untuk membayar PBB-P2 dalam waktu yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian fenomenologi melalui wawancara. Analisis data yang digunakan adalah Interpretative Phenomenological Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam faktor yang dinilai sebagai faktor yang menimbulkan ketidaktaan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 tahun 2014. Tiga faktor diantaranya, yaitu: pelayanan pajak, kesadaran, dan persepsi korupsi pajak menjadi faktor utama. Tiga faktor lainnya, yaitu: faktor pendapatan, pengetahuan wajib, dan keadilan pajak dikategorikan bukan sebagai faktor utama yang menimbulkan ketidaktaatan informan dalam membayar PBB-P2. Penelitian juga menemukan dua poin penting yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah yaitu perlu adanya kompensasi bagi warga kurang mampu dalam membayar PBBP2 serta adanya petugas pajak dari kalangan PNS yang keliling dari rumah ke rumah untuk melakukan penarikan PBB-P2.The purpose of this research is to know the cause of taxpayer disobedient to pay PBB-P2 within the set time so that resulted decrease of realization of PBB-P2 in 2014. This research is phenomenology research through interview. Data analysis used is Interpretative Phenomenological Analysis. The result of research indicate that there are six factors that are considered as factor causing taxpayer disinformation in paying PBB-P2 in 2014. Three factors are tax service, awareness, and perception of tax corruption become the main factor. Three other factors, namely income factors, mandatory knowledge, and tax justice categorized not as a major factor that led to non-compliance of informants to pay PBB-P2. The study also found two important points that need to be followed up by the government. The first point, the need for compensation for underprivileged citizens in paying PBB-P2. The second point is the presence of tax officers from civil servants who travel from house to house to withdraw PBB-P2