Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perekrutan Dengan Penyalagunaan Posisi Rentan Untuk Mengeksploitasi Orang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Legal issue/problematika hukum di dalam ke 10 (sepuluh) putusan hakim mahkamah agung yang menjadi obyek kajian penulis, tentang tindak pidana turut serta di dalam perdagangan orang ialah, konsep pengaturan yang kuno dan konsep pengaturan yang banyak makna. Konsep pengaturan yang kuno ialah, aspek penyertaan di dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Kemudian, Legal issue/problematika hukum terkait konsep pengaturan yang banyak makna tersebut yakni, makna setiap orang di dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni, jenis penelitian hukum yuridis normatif, yakni, melakukan kajian terhadap putusan hakim tentang tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dan penyalagunaan posisi rentan untuk mengeksploitasi orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ditemukan bahwa, Hakim dalam putusannya, telah berusaha untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) yakni, berusaha menghasilkan kaedah yg terwujud dalam amar putusannya bahwa ada delik/tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dengan penyalagunaan posisi posisi rentan untuk mengeksploitasi orang. Korporasi yang turut serta dalam melakukan perekrutan dengan penyalagunaan posisi rentan, belum dapat di kenakan turut serta sebagaimana ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP karena, ketentuan tersebut hanya mengatur subyek hukum sebagai orang perseorangan dan tidak mengatur bagi subyek hukum dengan klasifikasi korporasi. Multi tafsir dari Penegak hukum (Jaksa dan Hakim) dalam memaknai status setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang di dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri. Penulis menemukan unsur kebaruan dalam penelitian ini yakni dengan metode penemuan hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hakim dalam putusannya telah melakukan penemuan hukum (rectsvinding) terhadap kasus-kasus yang di teliti, berkaitan dengan konsep pengaturan yang kuno/ketinggalan zaman dan konsep pengaturan yang banyak makn