KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PERTAMBANGAN DIKAWASAN TAMAN NASIONAL NANI WARTABONE DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan usaha pertambangan yang semarak di lakukan oleh pelaku usaha pertambangan emas tanpa izin, berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan sumber daya mineral dikawasan Warta Bone, hal ini lebih membawa kerugian dibandingkan dengan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah daerah. Sehingga dengan adanya Peraturan Perundang‐undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kewenangan serta Kebijakan untuk penanggulangan dan pencegahan akibat penambangan emas tanpa izin dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan serta penegakan hukum dan penerapan sanksi secara tegas di sektor pertambangan emas tanpa izin dengan melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin di perlukan pada tingkat pusat dan tingkat daerah