Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan (Studi Kasus Pemanfaatan Website Desa di Kabupaten Bojonegoro)

Abstrak Kebijakan keterbukaan informasi publik dalam konteks masyarakat desa merupakan gagasan yang lahir untuk menghubungkan fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh dalam ruang lingkup pemerintahan desa. Dimana setiap informasi yang dimuat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) salah satunya dalam bentuk Website Desa (WebDes). Website desa merupakan fasilitas jaringan yang berpadu dengan teknologi informasi sebagai media informasi publik untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penerapan kebijakan website desa dari total 419 desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro hanya 102 desa yang aktif. Sedangkan disisi lain pemerintah Kabupaten Bojonegoro tetap melaksanakan kebijakan agar diimplementasikan semua desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dalam konteks keterbukaan informasi melalui website desa belum ada satu pemahaman antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah desa. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan terkait urgensi kebijakan. Bagi pemerintah desa yang tidak mengimplementasikan kebijakan website mayoritas yang menjadi hambatan mereka adalah sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu setiap pemerintah desa memiliki permasalahan masing-masing seperti infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Beberapa desa yang ada di kabupaten Bojonegoro tidak menganggarkan dana untuk implementasi website desa karena memiliki fokus pembangunan yang ingin dicapai.Kata Kunci: Website desa, Keterbukaan Informasi Publik, Kabupaten Bojonegor