Pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh negara, lembaga negara, swasta, maupun perorangan sering sekali terjadi sengketa yang sering disebut mal administrasi. Hal ini membuat masyarakat sebagai konsumen sering mengalami ketidakpuasan bahkan kerugian dari pelayanan publik. Untuk itu diperlukan sanksi tegas bagi penyelenggara pelayanan publik agar tidak menimbulkan pelayanan yang tidak maksimal. Namun kenyataannya sering sekali terjadi mal administrasi dalam pelayanan publik oleh karena itu dibutuhkan Ombudsman yang merupakan lembaga eksternal yang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Penyelesaian sengketa pelayanan publik oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan ajudikasi khusus
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah prosedur penyelesaian perkara pe...
Bentuk dari aspek hukum dalam pelaksanaan administrasi publik di Indonesia adalah kebijakan publik d...
Tulisan ini mengkaji mengenai penguatan dan perlindungan hukum bagi Ombudsman RI dalam melakuk...
Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga Negara di...
Di Indonesia kehadiran birokrasi didalam suatu sistem pemerintahan merupakan hal penting dalam rangk...
Kemajuan suatu negara tergantung kepada salah satu indikator majunya suatu negara, terlihat pada pel...
Pasca reformasi tahun 1999 bermunculan lembaga-lemabaga negara baru, seperti Komisi Pemberantasan Ko...
Ombudsman Nasional adalah Lembaga Negara di Indonesia yang mempunyai kewenanganmengawasi penyelengga...
Sudah sepatutnya sebuah lembaga baik swasta, perseorangan, ataupun pemerintah memberikan sebuah pel...
Pada skripsi ini penulis mengangkat mengenai Pencegahan Maladministrasi Oleh Ombudsman Jakarta Raya...
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publikBirokrasi perizinan yang berbelit-belit merupa...
Ombudsaman Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk m...
Buku ini menggambarkan perkembangan terkini dalam ilmu administrasi publik pada masa orde reformasi ...
Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara...
Sudah sepatutnya sebuah lembaga baik swasta, perseorangan, ataupun pemerintah memberikan sebuah pel...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah prosedur penyelesaian perkara pe...
Bentuk dari aspek hukum dalam pelaksanaan administrasi publik di Indonesia adalah kebijakan publik d...
Tulisan ini mengkaji mengenai penguatan dan perlindungan hukum bagi Ombudsman RI dalam melakuk...
Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga Negara di...
Di Indonesia kehadiran birokrasi didalam suatu sistem pemerintahan merupakan hal penting dalam rangk...
Kemajuan suatu negara tergantung kepada salah satu indikator majunya suatu negara, terlihat pada pel...
Pasca reformasi tahun 1999 bermunculan lembaga-lemabaga negara baru, seperti Komisi Pemberantasan Ko...
Ombudsman Nasional adalah Lembaga Negara di Indonesia yang mempunyai kewenanganmengawasi penyelengga...
Sudah sepatutnya sebuah lembaga baik swasta, perseorangan, ataupun pemerintah memberikan sebuah pel...
Pada skripsi ini penulis mengangkat mengenai Pencegahan Maladministrasi Oleh Ombudsman Jakarta Raya...
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publikBirokrasi perizinan yang berbelit-belit merupa...
Ombudsaman Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk m...
Buku ini menggambarkan perkembangan terkini dalam ilmu administrasi publik pada masa orde reformasi ...
Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara...
Sudah sepatutnya sebuah lembaga baik swasta, perseorangan, ataupun pemerintah memberikan sebuah pel...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah prosedur penyelesaian perkara pe...
Bentuk dari aspek hukum dalam pelaksanaan administrasi publik di Indonesia adalah kebijakan publik d...
Tulisan ini mengkaji mengenai penguatan dan perlindungan hukum bagi Ombudsman RI dalam melakuk...