Fraksi dibentuk oleh partai politik untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, dan lainya. dari latar belakang peneliti mengambil judul Peran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat. dengan rumusan masalah sebagai berikut bagaimana Peran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat, Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Peran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang men...
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 96 Undang...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Potensi fisik Karangasri (2) Potensi non fisik Karang...
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelelenggaraan pe...
Rafin Chaniago. 1310831005. Orientasi dan Kepentingan Politik Fraksi - Fraksi DPRD Kota Padang dalam...
Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang mengayomi dan mengatur masyarakat dalam wilayah te...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rak...
Kawasan Bandung Utara merupakan salah satu kawasan yang dikendalikan sebagai kawasan strategis Provi...
Penulisan Tesis ini membahas mengenai penyimpangan pelaksanaan ganti kerugian dan pertanggungjawaba...
Berdasarakan hasil penelitian pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Padang, dan pemrintah daerah ...
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu m...
Tesis ini berjudul “Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Mewujudkan Keadilan”. Pe...
Era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan Arah dan Kebijakan Umum khususnya untuk memba...
Dalam pelayanan dan penyelenggaraan rodah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ist...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Potensi fisik Karangasri (2) Potensi non fisik Karang...
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 96 Undang...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Potensi fisik Karangasri (2) Potensi non fisik Karang...
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelelenggaraan pe...
Rafin Chaniago. 1310831005. Orientasi dan Kepentingan Politik Fraksi - Fraksi DPRD Kota Padang dalam...
Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang mengayomi dan mengatur masyarakat dalam wilayah te...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rak...
Kawasan Bandung Utara merupakan salah satu kawasan yang dikendalikan sebagai kawasan strategis Provi...
Penulisan Tesis ini membahas mengenai penyimpangan pelaksanaan ganti kerugian dan pertanggungjawaba...
Berdasarakan hasil penelitian pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Padang, dan pemrintah daerah ...
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu m...
Tesis ini berjudul “Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Mewujudkan Keadilan”. Pe...
Era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan Arah dan Kebijakan Umum khususnya untuk memba...
Dalam pelayanan dan penyelenggaraan rodah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ist...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Potensi fisik Karangasri (2) Potensi non fisik Karang...
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 96 Undang...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Potensi fisik Karangasri (2) Potensi non fisik Karang...
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelelenggaraan pe...