IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TERHADAP KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KARYAWAN (Studi PT. MEGA JAYA NET)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 28 D ayat(2) menekankan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pada komponen Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian ketiga pasal 7 mengakui bahwa hak setiap orang akan kenikmatan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Permasyalahan yang diangkat ialah yang pertama Bagaimana ketentuan kebijakan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan adapun yang kedua bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap kebijakan upah minimum di PT. Mega Jaya Net. Adapun Penelitian yang digunakan dalam penyusun ini adalah penelitian yang bersifat Normatif-Empiris. Penelitian Normatif adalah penelitian yang mengacu kepada Norma-Norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan-putusan pengadilan. Sedangkan Penelitian Empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat implementasi dengan mengkaji data dilapangan. Kebijakan upah minimum karyawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja di Propinsi NTB sudah sesuai dengan aturan Upah Minimum Sementara (UMP) NTB. Adapun Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap kebijakan upah minimum di PT. Mega Jaya Net pada perusahaan daerah bagi karyawan tetap sudah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi NTB saat ini. namun dalam prakteknya gaji yang diperoleh pegawai Outsourcing perorang tidak belum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi saat ini karena terjadi pemotongan upah yang dilakukan oleh perusahaan penyedia borongan kerja