IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara)

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah adanya masalah yang ada dikabupaten Lombok Utara yaitu adanya tarif parkir di salah satu tarif parkir diobjek wisata Pantai Impos, Desa Medana, Kecamatan Tanjung mencapai Rp 5.000 per sepeda motor karena tarif ini tidak sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha dan masalah yang kedua yaitu retribusi parkir di Kabupaten Lombok Utara (KLU) diakui banyak yang bocor, karena tak terurus maksimal. Dalam 2 tahun terakhir, capaian retribusi parkir diklaim hanya menyentuh puluhan juta, turun dari setoran ratusan juta. Rumusan masalah penelitian yaitu 1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan retribusi parkir di kabupaten Lombok utara, 2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pengelolaan retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian yang dilakukan didinas perhubungan kabupaten Lombok utara dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang menggunakan teori Edward III dan ada empat faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun faktor komunikasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan belum efektif karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi, faktor sumber daya juga belum efektif karena kurangnya kualitas SDM, faktor disposisi sudah efektif karena sudah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan faktor struktur birokrasi belum melaksanakan koordinasi dengan baik dalam suatu organisasi. Sedangkan faktor pendukung implementasi kebijakan yaitu pemerintah, pengusaha, juru parkir dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan yaitu ketersediaan lokasi dan fasilitas parkir belum memadai, pengendalian dan pengawasan parkir belum optimal dan target yang ditetapkan kepada tukang parkir masih rendah