KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI DESA SUELA, KECAMATAN SUELA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

Adapun tujuan penulisan dan penelitian ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Gambaran Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Suela, Kecamatan Suela, Kebupaten Lombok Timur. 2) Untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan penerbitan sertifikat hak atas tanah berdasarkan PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Kasus (case approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Sosiologis Hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan objek penelitian, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung lain yang berkaitan dengan pokok-pokok rumusan masalah, memberikan kejelasan informasi terhadap apa yang terkandung, dalam penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, kepustakaan dan wawancara. Sedangkan analisis baha hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) Secara garis besar penduduk Desa Suela, Kec. Suela, Kabupaten Lombok Timur rata-rata memiliki lahan atau bidang tanah, baik tanah pekarangan maupun tanah pertanian, namun sebagian besar masyarakat Desa Suela tidak memiliki bukti kepemilikan Hak atas tanah yang dimiliki. 2) Untuk saat ini sebagian besar masyarakat membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang dimilikinya hanya dengan menunjukkan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang dibayarkan setiap tahunnya, padahal SPPT PBB bukanlah alat bukti kepemilikan yang sah. 3) Proses pengajuan sertifikat berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebenarnya tidak sulit namun masarakat desa suela masih banyak yang belom memiliki sertifikat. Hal ini dikarnakan hambatan-hambatan yakni: jarak, biaya dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bukti kepemilikan hak tanah (Sertifikat)