PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI HONORER PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pada prinsipnya pengangkatan pegawai honorer bertujuan untuk membantu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Dengan demikian, tugas dari pegawai honorer tidak bisa diabaikan, karena risiko bagi pegawai honorer yang bertugas di lapangan juga sama dengan pegawai lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan, bentuk perlindungan hukum dan pelaksanaan perlindungan kerja bagi pegawai honorer pada Dinas Damkarmat Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pegawai honorer menurut Surat Keputusan Bupati masa jabatan selama satu tahun dan dapat diperpanjang setiap satu tahun sekali. Perlindungan hukum terhadap pegawai honorer dari segi jaminan sosial, ekonomis dan teknis telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjanya dan pelaksanaan perlindungan kerja bagi pegawai honorer telah dilaksanakan oleh para pegawai honorer dengan diberikan pelatihan-pelatihan professional dan dilengkapi dengan alat pelindung diri. Diharapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum pegawai honorer agar apa yang telah diberikan dapat lebih diperhatikan dan dipertahankan ataupun dapat ditingkatkan kesejahteraannya dan juga untuk keberlangsungan diharapkan pegawai honorer diusulkan menjadi ASN dikarenakan jumlahnya yang terlalu bayak. Dalam proses pelaksanaan perlindungan kerja harus diawasi agar para pegawai menggunakan peralatan keselamatan, serta Dinas agar lebih memperhatikan dan memberikan perlindungan dengan menyediakan alat pelindung diri yang cukup dan memadai