PERAN PEMERINTAH DALAM HAK PERLINDUNGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) PADA LOKALISASI PELEMAN (Studi Komunikasi Pemerintahan Model komunikasi Shannon And Weaver)

Adiatur Rohman. 2218500027 2022. PERAN PEMERINTAH DALAM HAK PERLINDUNGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) PADA LOKALISASI PELEMAN (Studi Komunikasi Pemerintahan Model Komunikasi Shannon And Weaver). Masalah tentang hak dan perlindungan merupakan satu dari sebagian yang harus diterima oleh setiap manusia yang bernyawa. Penegakan Hak Asasi Manusia ( HAM ) perlu di perhatikan oleh Pemerintah yang berwenang, tanpa melihat perbedaan suku maupun bentuk pekerjaan yang mereka lakukan. Kabupaten Tegal memiliki banyak tempat-tempat yang dijadikan lokalisasi, salah satunya yaitu lokalisasi Peleman yang berada di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat sekitar, sehingga perlu adanya tindakan yang harus dilakukan pihak pemerintah kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK). Seperti memberikan perlindungan kesehatan, bantuan hukum, serta jaminan hidup sejahtera diatas garis kemiskinan untuk mengembalikan harkat dan martabat mereka dari pandangan masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka melakukan pekerjaan tersebut, seperti faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang rendah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan peranya dalam memberikan hak perlindungan kepada para Pekerja Seks Komersial dilokalisasi Peleman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Komunikasi Pemerintahan Model Komunikasi Shannon And Weaver. Dimana teori tersebut memiliki asumsi tentang komunikasi dua arah sehingga komunikator dan komunikan bisa saling bertukar ide dan gagasan. Sehingga menghasilkan komunikasi yang baik tanpa adanya gangguan. Selain itu penggunaan teori tersebut yaitu untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pihak Pemerintah dalam memberikan hak perlindungan kepada para PSK. Hsil penelitian menunjukan jika pemerintah tidak sepenuhnya menjalankan peran serta tidak memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada para PSK dengan alasan sudah ditutup. Sehinga dalam kasus ini pemerintah diangap gagal karena pesan yang disampaikan pemerintah tidak sampai kepada tujuan pesan atau penerima (receiver) yaitu pihak PSK