PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT KEPEMILIKAN ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN HUTANG

Tanah hak milik yang merupakan salah satu objek yang dapat dibebankan dalam hak tanggungan sebagai jaminan kredit atau hutang. Namun ada kalanya berujung pada kredit macet, maka konsekuensinya menjadi pelunasan kredit tersebut. Namun apabila tanah yang dijadikan jaminan tidak didaftarkan pada lembaga hak tanggungan, bagaimana perlindungan, kekuatan dan kepastian hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah sebagai jaminan pinjaman hutang yang diajukan oleh debitur kepada kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat kepemilikan atas tanah dalam hukum positif di Indonesia dan mengetahui kekuatan dan kepastian hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah atas jaminan pinjaman hutang. Adapun Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis riset kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian normatif. Sumber data penelitian menggunakan sumber data sekunder, lalu kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat kepemilikan atas tanah dalam hukum positif di Indonesia, yaitu perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat kepemilikan atas tanah sebagai pemilik hak atas tanah yaitu Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat kepemilikan atas tanah sebagai penerima hak tanggungan yaitu Penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Angka (4). Kekuatan hukum pemegang sertipikat kepemilikan atas tanah atas jaminan pinjaman hutang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hyphotheek di dalam pelaksanan parate eksekusi Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kepastian hukum pemegang sertipikat kepemilikan atas tanah sebagai penerima hak tanggungan atau melindungi pemberi pinjaman uang berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain