AKSELERASI KINERJA BPN SETELAH TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Niko Bagas Prakoso. Akselerasi Kinerja BPN Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterbitkan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Omnibus law berdampak serius terhadap kebijakan di sector agraria dan lingkungan, karena mengalami pergeseran paradigma pembangunan berkelanjutan sehingga perlu adanya akselerasi kinerja BPN. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan tentang kinerja BPN sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengkaji akselerasi kinerja BPN setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan dengan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Pengaturan tentang kinerja BPN sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur dalam Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2) Lahirnya UU Cipta Kerja menjadi terobosan penyederhanaan dan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Adapun akselerasi kinerja BPN setelah terbitnya UU Cipta Kerja sebagai bagian dari Kementerian ATR/BPN yaitu dengan mengajukan lima rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Cipta Kerja. Adapun kelima Peraturan Pemerintah turunan tersebut telah diterbitkan, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Kementerian ATR/BPN juga segera menyusun Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah turunan dari UU Cipta Kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti. Kata Kunci: Akselerasi, BPN, dan Cipta Kerja