PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELANGKAAN MINYAK GORENG SEBAGAI BAHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Perdagangan di Indonesia belum sesuai standar yang diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dikarenakan masih banyak pedagang yang memilih bertindak curang untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penimbunan yang berdampak pada kelangkaan, kasus kelangkaan yang sedang ramai diperbincangkan mengenai kelangkaan minyak goreng yang berakibat harga minyak goreng yang mahal, dari kasus kelangkaan minyak goreng terdapat hak konsumen yang terabaikan sehingga harus dilakukan perlindungan konsumen terhadap kelangkaan bahan kebutuhan pokok masyarakat yaitu minyak goreng. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap para konsumen dalam hal kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat serta mengkaji peraturan hukum serta sanksi-sanksi apa saja yang diakibatkan dari kelangkaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai kasus kelangkan minyak goreng. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang dipergunakan ialah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (library research) dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hak-hak konsumen yang dilanggar akibat adanya kelangkaan minyak goreng, serta upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen dengan membuat kebijakan-kebijakan yaitu kebijakan satu harga minyak goreng, penetapan Harga eceran tertinggi (HET) serta kebijakan Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Kebijakan Price Obligation (DPO) namun kebijakan tersebut belum berhasil menurunkan harga minyak goreng dan membuat minyak goreng tidak langka justru menimbulkan pelanggaran yaitu penimbunan dan korupsi. Ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, berpijak pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Kata Kunci Perlindungan Konsumen, Kelangkaan Minyak Goreng, Bahan Kebutuhan Pokok