LEGALITAS PENGGUNAAN MATA UANG DIGITAL Cryptocurrency DI INDONESIA

Penelitian ini mengangkat permasalahan legalitas mata uang digital mengenai bitcoin, berangkat dengan dua rumusan masalah Legalitas pengaturan mata uang Cryptocurrency sebagai alat transaksi di Indonesia serta akiibat hukum penggunaan mata uang Cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bitcoin dapat dijadikan sebagai obyek dari suatu perjanjian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan logis dan teori-teori dalam penelitian ini yang hasilnya sesuai dengan hukum benda bahwa kedudukan bitcoin adalah benda atau barang yang dapat diperniagakan sehingga dapat dijadikan sebagai obyek dari suatu perjanjian. Bitcoin termasuk ke dalam benda virtual property yang berdasarkan karakteristiknya diperlakukan sama dengan benda yang ada di dunia nyata serta sebagai komoditi digital bitcoin dapat dimasukan ke dalam perdagangan bursa berjangka. Mengenai keabsahan perjanjian investasi bitcoin bahwa berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, bitcoin sebagai objek perjanjian, tidak bertentangan dengan syarat objektif yang memiliki akibat hukum batal demi hukum lalu dan karakteristik dari Buku ke III KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan bersifat terbuka sehingga diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian diluar dari yang diatur dari KUHPerdata asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kata-kata Kunci : Perlindungan Hukum, User Bitcoin, Transaksi Online, Investasi, Virtual Propert