PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DI KABUPATEN PEMALANG

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batubara diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami penerapan hukum lingkungan, mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penerapan hukum jalan pertambanagn dalam sudut pandang hukum positif, dan mengetahui penyelesaian kendala dalam penerapan aturan jalan pertambangan di Kabupaten Pemalang. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian diperoleh melalui narasumber dan data sekunder yang diperoleh melalui buku maupun jurnal. Penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan hukum lingkungan sebagaimana telah sesuai dengan yang dimuat dalam UU Minerba seperti sebelum menerbitkan IUP, pemerintah melakukan Analisisi Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), kemudian menerbitkan IUP kepada badan usaha, koperasi, maupun perusahaan perseorangan. Kendala yang dialami oleh dinas lingkungan hidup adalah implementasi jalan pertambangan, hal ini dikarenakan kurang memadainya infrastuktur pertambangan sehingga solusi yang saat ini dianggap masih efektif adalah penggunaan jalan umum. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menyelesaikan reklamasi pasca tambang. Karena masih ditemui beberapa bekas galian C yang belum direklamasi. Kemudian, sumber daya staf yang memadai dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan terakhir adalah diharapkan adanya para pelaksanan dari dukungan pendanaan dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup. Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Jalan Pertambangan, Tamban