IMPLEMENTASI LARANGAN PENGGUNAAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) BERDASARKAN PERMEN KP Nomor 2 Tahun 2015

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan overfishing adalah dengan mengeluarkan Permen-KP Nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan alat tangkap pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets). Faktanya, pelarangan ini akan berdampak cukup besar bagi nelayan Kota Tegal yang memanfaatkancantrang sebagai alat utama dalam menangkap ikan hingga menimbulkan gejolak masyarakat yang cukup besar hingga pada akhirnya pelaksanaan Permen-KP tersebut ditunda. Sebagian kecil nelayan di Kota Tegal yang mengikuti instruksi pemerintah mulai beralih ke jenis alat tangkap lain seperti purse seine dan gill net. Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengkaji penerapan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan pada Tindakan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat Tarik (seine nets) diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia, 2. Untuk mengetahui potensi perikanan Indonesia sejak diterapkannya undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research).Pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis-normatif, yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data secara studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Potensi perikanan di Tegalsari sejak diterapkannya undang-undang no.45 tahun 2009 tentang Perikanan tentu memiliki pasang surut dalam hal perolehan tangkapan ikan. Dengan adanya larangan penggunaan alat penangkap ikan (API) yang sudah digunakan lama oleh para nelayan Indonesia menyebabkan nelayan kini harus membatasi alat tangkap ikan berupa pukat hela dan pukat tarik hanya sebatas 12 mil atau dengan cara mengganti alat penangkapan ikan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Pukat Hela, Pukat Tarik, Undang-undang No.45 Tahun 200