Pramudya Kusumawardana. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Barang Milik Orang Lain. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022. Perbuatan pidana mempunyai dasar asas legalitas, merupakan acuan yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana atau biasa juga disebutkan sebagai pedoman dan jantung dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini yaitu untuk pengaturan hukum tindak pidana perusakan barang milik orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan barang m...
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHASUTAN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIM...
Setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Bentuk kriminalisasi dalam Undang-Undan...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Mahkamah memandang bahwa tindak pidana korupsi telah merugikan hak asasi sosial dan hak ekonomi masy...
Penelitian ini dilatar belakangi adanya hukuman yang diberikan oleh Hakim secara berbeda-beda terha...
ABSTRAK Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sehingga perbuata...
Perkembangan di bidang teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yan...
Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaa...
Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa organ hukum untuk mewujudkan kehidupan berma...
ABSTRAKK Hukumipidanaiadatiadalah peraturan perundang-undangan yangitidak tertulisidalam pedoman ad...
Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah titipan yang harus dijaga dan dilindungi. Sa...
Setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Bentuk kriminalisasi dalam Undang-Undan...
Sunanto, U. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Penerbitan Sertifikat yang Cacat Hukum (Stu...
Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harapan yang cukup besar untuk memperoleh k...
Sunanto, U. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Penerbitan Sertifikat yang Cacat Hukum (Stu...
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHASUTAN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIM...
Setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Bentuk kriminalisasi dalam Undang-Undan...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Mahkamah memandang bahwa tindak pidana korupsi telah merugikan hak asasi sosial dan hak ekonomi masy...
Penelitian ini dilatar belakangi adanya hukuman yang diberikan oleh Hakim secara berbeda-beda terha...
ABSTRAK Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sehingga perbuata...
Perkembangan di bidang teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yan...
Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaa...
Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa organ hukum untuk mewujudkan kehidupan berma...
ABSTRAKK Hukumipidanaiadatiadalah peraturan perundang-undangan yangitidak tertulisidalam pedoman ad...
Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah titipan yang harus dijaga dan dilindungi. Sa...
Setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Bentuk kriminalisasi dalam Undang-Undan...
Sunanto, U. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Penerbitan Sertifikat yang Cacat Hukum (Stu...
Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harapan yang cukup besar untuk memperoleh k...
Sunanto, U. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Penerbitan Sertifikat yang Cacat Hukum (Stu...
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHASUTAN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIM...
Setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Bentuk kriminalisasi dalam Undang-Undan...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...