PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK DAN TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK

Dalam menjalankan profesinya, dokter harus mentaati aturan yang berlaku. Oleh karna itu dokter wajib memenuhi persyaratan administrasi dan melakukan tugasnya sesuai dengan SOP jika hendak membuka praktik kedokteran, agar tidak terjadi pelanggaran pada nilai-nilai etika profesi kedokteran yang akan berdampak pada kasus malpraktek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana bagi dokter dalam kasus tindakan malpraktik dan tidak memiliki izin praktik, dan juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap dokter dalam kasus No.1110 K/Pid.Sus/2012 Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan juga pendekatan Kasus (case approach). Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data kepustakaan dengan studi pustaka meliputi Undang - undang dan jurnal - jurnal yang berkaitan dengan Malpraktek di dunia Kesehatan. Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan di analisis dengan ketelitian penulis agar menghasilkan penelitian yang berkualitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara No.1110K/Pid.Sus/2012 memperhatikan 3 (tiga) aspek sebagai bahan pertimbangannya, yakni Pertama, Aspek Yuridis. Aspek ini merupakan aspek paling utama dan pertama yang bertolak ukur kepada peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, yakni Aspek yang bermuatan Sosiologis, dimana merujuk kepada nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek terakhir, sisi Filosofis. Aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan ini menggambarkan semangat/roh lahirnya perundangan yang digunakan. Hal tersebut tercermin dari hasil putusan yang memikirkan keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, hakim memiliki dua pertimbangan yakni pertimbangan yuridis yang berisikan : Dakwaan JPU; Keterangan Saksi; Keterangan Terdakwa; Barang bukti; dan Pasal – pasal yang bersangkutan, sedangkan pertimbangan non yuridis yakni perilaku terdakwa saat persidangan yang berisi hal hal yang memberatkan, dan meringankan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang mmbutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Dokter Malpraktik, Surat Izin Prakti