PROBLEMATIKA HUKUM PERBANKAN BERKAITAN DENGAN TRANSAKSI E – BANKING

IMAM ANDI SAPUTRA, 5118500167, PROBLEMATIKA HUKUM PERBANKAN BERKAITAN DENGAN TRANSAKSI E-BANKING (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Kota Pekalongan). Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal (Skripsi). 2022. Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Mengkaji Problematika Hukum Perbankan yang terjadi dalam penggunaan internet banking. (2). Mengkaji Penyelesaian terhadap penanganan kasus dalam penggunaan internet banking. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu mengacu kepada ketentuan hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, artikel, serta sumber pustaka lainyang berkaitan dengan Problematika Hukum Perbankan yang berkaitan dengan Transaksi E - Banking. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Unit BRI Kota Pekalongan dan Staf untuk memperoleh informasi dan sebagai pendukung data mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan atas penggunaan layanan internet banking terhadap data pribadi nasabah. Hasil penelitian ini adalah transaksi perbankan melalui internet banking belum diatur secara khusus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia yang ada saat ini belum dapat menjamin kepastian hukum. Dalam penyelesaian hukum yang terjadi dalam penggunaan e-banking menggunakan UU ITE, ADR, diatur UU 30/1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa yang terjadi antara para pihak jika terjadi permasalahan hukum dalam transaksi perbankan melalui internet banking dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, apakah penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (nonlitigasi). Perjanjian yang telah disepakati bersama merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga yang dijadikan dasar hukum dalam upaya penyelesaian sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari para pihak, dan cara penyelesaian sengketa yang ditempuh sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa – siswi, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasaksi Tegal. Kata Kunci : E-banking, Problematika, Penyelesaian Sengket