IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA

Bitcoin pertama kali diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, semenjak kemunculan Bitcoin menjadi populer karena sistem yang terdesentralisasi dan tidak membutuhkan pihak institusi ketiga untuk memverivikasi pembayaran. Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengkaji legalitas penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. (2) untuk mengkaji penegakkan hukum penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakkan normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian kedudukan Bitcoin di Indonesia adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, juga ditegaskan dengan PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Implikasi, Bitcoin, Legalitas