Pro-Kontra Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Berpotensi Batalnya Perjanjian Jaminan Fidusia

Covid 19 disebabkan oleh Servere Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus-2 (SARS-CoV-2.) merupakan wabah yang kini hadir di indonesia. Adanya Virus Covid-19 ini menjadikan sektor perekonomian terkena dampak negatif yang sangat luar biasa yang menyebabkan kemunduran bagi pelaku usaha dalam menghadapi dampak dari Covid-19. Masalah yang terjadi apakah pandemik Covid-19 dapat dinyatakan sebagai force majeure sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana aspek perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam masa pandemi covid-19 Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah dengan dikeluarkannya keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 menandakan pandemik covid-19 merupakan bencana non alam dan dapat dikategorikan sebagai Force majeure (Keadaan Memaksa), dengan dikeluarkannya POJK Nomor 48/POJK.03/2020, yaitu dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dan debitur dengan merestrukturisasikan perjanjian jaminan fidusia. Walaupun tergolong force majeure tetapi tindakan hukum bukan serta merta hilang atau gagal bayar tetapi hanya ditunda saja. Sebenarnya dengan adanya Keppres ini juga secara tidak langsung melindungi kepentingan debitur, dan dengan adanya Keppres ini maka adanya aturan lanjutan terhadap permasalahan ini dimana aturan nya berupaya mencarikan jalan yang terbaik untuk menyelamatkan perekonomian./ Covid 19 caused by Server Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus-2 (SARS-CoV-2.) is an epidemic that is now present in Indonesia. The existence of the Covid-19 Virus has affected the economic sector with an extraordinary negative impact which has caused a setback for business actors in dealing with the impact of Covid-19. The problem that occurs is whether the Covid-19 pandemic can be declared as force majeure in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia and how are aspects of legal protection for creditors and debtors during the covid-19 pandemic The research method used by the author in this study is a normative legal research (normative juridical). Normative legal research is also called library research. The findings of this study are the issuance of presidential decree number 12 of 2020 indicating that the COVID-19 pandemic is a non-natural disaster and can be categorized as Force majeure, with the issuance of POJK Number 48/POJK.03/2020, namely by reducing rates. interest, extension of time period, reduction of principal arrears provide legal protection to creditors and debtors by restructuring fiduciary guarantee agreements. Even though it is classified as force majeure, legal action is not immediately lost or failed to pay but only postponed. Actually, the existence of this Presidential Decree also indirectly protects the interests of debtors, and with the existence of this Presidential Decree, there are further rules for this problem where the rules seek to find the best way to save the economy