Analisis Yuridis Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Melaksanakan Sita Umum (Gerechteijk Beslag) Yang Menjadi Harta Pilit Dihadapkan Dengan Sita Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia

Pada bulan juli 1997 terjadilah krisis moneter di indonesia. Krisis moneter tersebut kemudian menjadi makin parah karena terjadinya krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 mei 1998.Krisis moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang AS. Hal itu telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha indonesia dalam valuta asing, terutama pada terhadap kreditor luar negeri, menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyaknya debitor indonesia tidak mampu membayar utangnya kemudian dalam dunia hukum debitor yang tidak dapat memenuhi kewajibannya di nyatakan pailit. Kejadian krisis moneter tersebut mengartikan bahwa kepailitan tidak memandang nilai ekonomi kelas menengah kebawah maupun kelas menengah keatas, maka dari itu kepailitan merupakan bagian yang melekat pada setiap lapisan masyarkat dan khusunya pada ekonomi bisnis di indonesia. Berangkat dari situ mengingat adagium hukum yang di ungkapkan oleh Cicero bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum atau biasa dikenal dengan istilah Ubi Societas Ibi Ius. Maka dari itu norma norma hukum kepailitan akan melekat dan berlaku kepada subjek hukum yaitu orang perorangan (Nartuurlijke Person) maupun badan hukum (Recht Person). Kepailitan adalah bentuk proses debitor yang merupakan orang perorangan maupun badan hukum yang mengalami keadaan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar utangnya pasca debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga