Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penelitian tesis ini ialah untuk mengkaji implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dua masalah yang dirumuskan yaitu: (1) Bagaimana implementasi putusan MK terkait pengujian Undang-Undang terhadap Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Apakah hambata atau alasan-alasan tidak terimplementasinya putusan MK berdasarkan tahun putusan 2018 sampai dengan 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan sumber data utama yaitu data sekunder, analisis data menggunakan analisis kualitatif dan metode pendekatan menggunakan statute approach dan conceptual approach. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat tiga kategori implementasi putusan MK berdasarkan tahun putusan 2018 sampai dengan 2020 yaitu: diimplementasi seluruhnya, diimplementasi sebagaian, dan tidak diimplementasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 7 putusan diimplementasi seluruhnya, 6 putusan diimplementasi sebagaian, dan 9 putusan tidak diimplementasi. Hambatan atau alasan-alasan yang mempengaruhi tidak terimplementasinya putusan MK berdasarkan tahun putusan 2018 sampai dengan 2020 ialah faktor keuangan dan ekonomi; politik; komunikasi; kejelasan putusan MK; kekuatan keempat dalam checks and balances; kelalaian; Putusan MK tidak memiliki upaya paksa dalam eksekusinya, sehingga adressat putusan dalam beberapa putusan terkesan mengabaikan putusan MK; DPR dan Presiden memerlukan waktu untuk membahas rencana perubahan/pencabutan terhadap frasa/pasal/ayat dari suatu Undang-Undang yang telah diuji oleh MK; Adanya Prolegnas yang menjadi target DPR. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan, Pengujian Undang-Undang, Implementasi./This thesis research is to examine the implementation of the Constitutional Court (MK) decision related to the law's test of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Two issues were formulated, namely: (1) How to implement the Constitutional Court's decision related to the testing of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; (2) Whether or the reasons for the non-implementation of the Constitutional Court's decision based on the year of the 2018 to 2020 judgment. The research method used is normative juridical research, with the main data sources being secondary data, data analysis using qualitative analysis and approach methods using a statute approach and conceptual approach. From the results of the study, it was found that there are three categories of implementation of Constitutional Court decisions based on the year of the 2018 to 2020 decisions, namely: fully implemented, implemented as a whole, and not implemented. The results showed that as many as 7 decisions were implemented in full, 6 decisions were implemented as a result, and 9 decisions were not implemented. The obstacles or reasons that influence the non-implementation of the Constitutional Court's decision based on the year of the 2018 to 2020 ruling are financial and economic factors; politics; communication; clarity of the Constitutional Court's ruling; the fourth force in checks and balances, and negligence; The Verdict of the Constitutional Court had no coercive attempts in its execution, so that the adresat of the judgments in some judgments seemed to ignore the judgments of the Constitutional Court; The House of Representatives and the President need time to discuss the plan to change/repeal the phrases/articles/paragraphs of an Act that has been tested by the Constitutional Court; The existence of prolegnas is the target of the DPR. Keywords: Constitutional Court, Ruling, Statutory Testing, Implementati