Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Dalam Sistem Desentralisasi Asimetris Di Indonesia

Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya MRP dalam UU otsus Papua telah memberikan tatanan baru dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang tadinya sentralisasi menjadi Desentralisasi Asimetris. Berdasarkan uraian diatas Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Didalam Sistem Desentralisasi Asimetris Di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang bersumber dari hasil pengkajian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum. Penulis menganalisis data secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan bahwa kedudukan MRP adalah lembaga sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan sangat terbatas. Masalah lain yang timbul adalah sering terjadinya salah penafsiran terhadap tugas dan wewenang antara lembaga baik itu antara MRP dengan pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat/The Papuan People's Council (MRP) is the cultural representation of indigenous Papuans, which has certain authorities in protecting the rights of indigenous Papuans based on respect for custom and culture, empowering women, and strengthening religious harmony within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The birth of the MRP in the Law of Papua’s Special Autonomy has provided a new order in Indonesia’s government and state administration system, which was previously centralized to asymmetrical decentralization. Based on the description above, the writer is interested in conducting a research entitled The Position and Authority of the Papuan People's Assembly in the Asymmetric Decentralized System in Indonesia. The type of study used in this research is normative legal research that focuses on literature studies. This research uses a legal approach. Secondary data are being used in this research, such as the results of literature review through the collection of legal materials. The writer analyzed the data qualitatively with a descriptive approach. As well as drawing conclusions using the deductive method. Based on the results of research findings and discussions, the position of the MRP is an institution as a regional institution that has very limited authority. Another problem that arises is the frequent misinterpretation of the duties and authorities between institutions, both between the MRP and the regional government and the central government