System Pembuktian Terbalik Oleh Tertuduh Kasus Korupsi Dalam Prespektif HAM (Study Putusan No.120/Pid.B.Sus/TPK/2016/PN.Sby)

Korupsi merupakan sesuatu yang rawan di Indonesia, dalam UUD 1945 Negara Indonesia merupakan Negara dengan Dasar Hukum (rechtstaat) serta tidak berdasarkan kekuasaan sistim pembuktian dalam kasus tidak Pidana korupsi sering kali menggunakan pembuktian terbalik merupakan komponen dari perlindungan HAM, memberikan kesempatan kepada tertuduh atau yang memiliki harta kekayaan hasil korupsi untuk memberikan bukti bahwa itu bukan merupakan hasil dari tindak Pidana korupsi. Berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik oleh terdakwa kasus korupsi sesuai pada kasus Putusan No 120/ Pid.Sus/ TPK/ 2016/PN.Sby. berdasarkan prespektif HAM dari sisi HAM menjadi noelty (keterbaruan) yang penulis fokuskan kepada pengamatan ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang yang menjadi permasalahan di dalam pengamatan ini merupakan sebagai berikut: aspek sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak Pidana korupsi menghilangkan HAM serta bagaimana pembuktian terbalik pada kasus tindak Pidana korupsi dalam prespekti hak sasasi manusia ( Study Putusan No 120/ Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby). Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian di pergunakan adalah penelitian yudiris dengan menggunakan pendekatan Undang undang serta pendekatan kasus yang di analisis secara kualitatif dan sekunder dan bahan hukum yang relepan baik secara filosofis dan sisologis maupun yuridis telah sesuai dengan Sistim pembuktian terbalik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945, kesimpulan menunjukan bahwa sistem pembuktikan terbalik dalam penegakan tindak pidana korupsi bukan merupakan pelanggaran HAM, dalam pengamatan ini perlu membuat peraturan yang lebih terperinci terkait dengan aturan atau tatacara Beben pembuktian terbalik supaya tidak ada lagi kerancuan dalam penerapannya. Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Korupsi, HAM/ ABSTRACT Name : Surya Darma Simbolon. ID : 1902190050 Title : Reverse Evidence System by Defensertats of Corruption Cases in Human Rights Perspective (Case Study No. 120/ Pid.Sus/ TPK/2016/PN.Sby)” Corruption is something that is vulnerable in Indonesia, in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the State of Indonesia is a State with a Legal Basis (rechtstaat) and is not based on the power of the evidentiary system. who owns wealth resulting from corruption to provide evidence that it is not the result of a criminal act of corruption. In connection with the reversed proof system by the defensertat in the corruption case according to the Decision Number 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. based on the perspective of human rights from the point of view of human rights to be noelty (updated) which the author focuses on in this research. Based on the background of the problem above, the problems in this research are as follows: the aspect of the reversed proof system in law enforcement of criminal acts of corruption eliminates human rights and how to reverse proof in cases of corruption in the perspective of human rights (Study Decision Number 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby). In writing this thesis, the research method used is juridical research using at law approach as well as acase approach that analyzed qualitatively and secondarily and relevant legal materials both philosophically and psychologically and juridically are in accordance with the reverse proof system that does not conflict with Pancasila and the 1945 constitution of Republik of Indonesia, the conclution show that the reserve system of evidence in the enforcement of criminal acts of corruption is not a violation of human rights, in this observation it is necessary to make more detailed regulations related to the rules or procedures for reserve proofing so that there is no more confusion in its application keywords: Reservse Evidence, Corruption, Human Right