Tindak Pidana Turut Serta Dengan Sengaja Mengabaikan Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Undang Undang No 21 Tahun 2011 Pada Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 851 K/Pid.Sus/2020

Abstrak: Sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan, ternyata lembaga pembiayaan konsumen pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan leasing karena sama-sama membayar barang konsumsi secara mencicil, yang membedakan hanya dalam leasing-beli tidak ada pihak ketiga yang terlibat. pembiayaan. Ada pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas dan dikaji, tentang keberadaan lembaga pembiayaan konsumen di industri jasa keuangan Indonesia dan kriteria pembedanya dengan lembaga keuangan lainnya, serta pengaturannya sehingga lembaga ini dikatakan sebagai alternatif sumber pembiayaan. dana bagi perorangan atau badan usaha yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Secara garis besar, kegiatan pembiayaan konsumen sama dengan pengertian kredit konsumen yang diberikan oleh bank, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen dibedakan dengan kredit yang digunakan untuk tujuan produktif. Makalah ini disusun untuk membahas Tugas dan Wewenang OJK sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 serta alasan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pelaku lembaga keuangan dianggap sah dan secara meyakinkan melanggar Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)./ Abstract: As one of the financing business fields, it turns out that consumer financing institutions in principle have similarities with leasing because they both pay for consumer goods in installments, the only difference is that in the leasepurchase there is no third party involved in the financing. There are quite interesting questions to be discussed and studied, about the existence of consumer finance institutions in the Indonesian financial services industry and the criteria to distinguish them from other financial institutions, and their arrangements so that this institution is said to be an alternative source of funds for individuals or business entities that require funds to meet their needs. Substantially, consumer financing activities are the same as the definition of consumer credit extended by banks, namely loans given to consumers distinguished from loans used for productive purposes. This paper was prepared to discuss the Duties and Authorities of OJK following Law No. 21 of 2011 and the reasons for the Panel of Judges stating that the perpetrators of financial institutions were considered legitimate and convincingly violated Law concerning the Otoritas Jasa Keuangan (OJK)