Birokrasi Dalam Konteks Kinerja Pelayanan Publik Prima

Some problems that occur in the Government bureaucracy in West Java is still very complex, especially in the performance of public services indicated still poor. For that reason, the purposes of this research: 1) Identify the change of attitude of bureaucracy officers in terms of service performanc to society, 2) Provide information from the findings of related organization that are used as a sample. The method applied in this research is qualitative and quantitative (mix-methods). This method is a type of research that does not intend to test a particular hypothesis, but describes what it is in a variable, about certain symptomatic state or social phenomenon. Qualitative data collection was done by literature study, in-depth interview, focus group discussion, and observation. Quantitative data was obtained by conducting survey through spreading questionnaires. In this study, the information obtained includes: business permits, Building Permit (IMB), civil records, and land certification in Kota Bekasi, Kota Bandung, and Kabupaten Kuningan. The survey results showed 55% of service users rated the performance of public services is still poor. Permasalahan yang terjadi di Birokrasi pemerintahan di Jawa Barat masih sangat kompleks, khususnya dalam kinerja pelayanan publik terindikasi masih buruk. Untuk itu tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini: 1) Mengidentifikasi perubahan sikap para petugas birokrasi dari sisi kinerja pelayanan terhadap masyarakat, 2) Memberikan informasi dari hasil temuan intansi terkait yang  dijadikan sebagai sampel. Metode yang dipakai adalah metode campuran (mix-methods) kualitatif dan kuantitatif. Metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi mendeskripsikan apa adanya pada suatu variabel, tentang gejala keadaan atau fenomena sosial tertentu. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan studi pustaka, wawancara mendalam, focus group discussion, dan observasi. Data kuantitatif diperoleh dengan melaksanakan survei melalui menyebaran kuisioner. Dalam penelitian ini, informasi yang dipeoleh mencakup: izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), catatan sipil, dan sertifikasi tanah di Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Kuningan. Hasil survei menunjukan 55%  masyarakat pengguna pelayanan menilai kinerja pelayanan publik buruk