Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Anak Mengalami Luka Berat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr)

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana ataupun anak adalah saksi dari tindak pidana yang terjadi. Anak berhadapan dengan hukum harus dilindungi oleh negara. Proses pemidanaan yang dilakukan terhadap anak harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah pengadilan koto baru dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup tinggi, ditahun 2022 dapat dilihat di informasi penulusuran perkara Pengadilan Koto Baru terdapat 40 orang dengan kasus yang berbeda anak berhadapan dengan hukum. Di dalam ketentuan sudah dijelaskan dan diatur bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan proses pemidanaan, akan tetapi kenyataannya masih banyak anak ditempatkan di posisi layaknya orang dewasa, termasuk mengenai proses penerapan pasalnya. Permasalahan di dalam tesis ini adalah (1) Bagaimanakah Penerapan Pasal 170 ayat (2) KUHP Dalam Surat Dakwaan Alternatif I Pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr? (2) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pelaku Anak Yang Menyebabkan Anak Mengalami Luka Berat Pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr? (3) Bagaimanakah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. Kbr Dikaitkan Dengan Teori Restorative Justice ? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, dimana penelitian jenis ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah putusan dan mengkaitkan nya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa didapatkan kesimpulan (1) Penerapan Pasal 170 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif I yang dilakukan jaksa penuntut umum pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr, tidak dapat untuk diterapkan pada pelaku anak, karena sudah ada UU perlindungan anak yang mengaturnya yakni UU Nomor : 35 Tahun 2014 jo UU Nomor : 23 Tahun 2002 (2) Dasar petimbangan hakim terhadap putusan Nomor: 5 /Pid- Sus-Anak / 2018/PN.Kbr tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam penerapan hukumannya, dirasakan kurang tepat bagi si korban, dikarenakan ada salah 1 (satu) pelaku anak sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, dan juga dalam proses perkara hukum yang lain, seharusnya itu akan menjadi bahan pertimbangan oleh hakim di dalam mengadili suatu perkara karena sudah ada unsur pemberatan bagi pelaku anak, (3) Terhadap penerapan putusan pengadilan negeri koto baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. Kbr terhadap korban yang mengalami luka berat dalam mewujudkan keadilan berupa Restorative Justice, tidak didapatkan oleh korban. Sebab anak sudah meminta pertanggungjawaban untuk pembayaran ganti kerugian, dan keadaan pemulihan akan tetapi tidak menjadi bahan pertimbangan oleh hakim walau sudah dimintakan dalam persidangan oleh pihak korban. Melalui tulisan ini penulis menyarankan hendaknya setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang menyangkut pelakunya adalah anak agar harus mengacu dan paham terhadap UU SPPA, sehingga asas Lex spesialis derogat lex generalis yang mengatur mengenai anak dapat terlaksana dengan bai